Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
logo mahkamah agung website ramah difable
Sela­mat Hari Raya Idul Fithri 1438 Hijriah KELU­ARGA BESAR PEN­GADI­LAN AGAMA PEKAN­BARU KLAS I-​A Men­gu­cap­kan SELA­MAT HARI RAYA IDUL FITRI
1 Syawal 1438 H
Taqab­bal­al­lahu Minna Wa Minkum
Mohon Maaf Lahir dan Batin
Kelu­arga Besar Pen­gadi­lan Agama Pekan­baru Turut Berduka Atas Mening­galny “Hj. Sarmiyah binti Muham­mad Zein” (Ibunda Drs. H.M Yusar., MH /​Wakil Ketua Pen­gadi­lan Agama Pekan­baru).
Pada Hari Senin, Tang­gal 19 juni 2017 M (24 Ramad­han 1438 H) Pukul 12.30 WIB.
Di Desa Sun­gai Alam, Kabu­paten Bengkalis Dalam Usia 75 Tahun.
Semoga Almarhum men­da­pat ampunan, gan­jaran dan tem­pat ter­baik di sisi Allah SWT.
Kata Pen­gan­tar Ketua Pen­gadi­lan Agama Pekan­baru Puji syukur kita pan­jatkan kehadi­rat kehadi­rat ALLAH SWT atas segala limpa­han rah­mat dan hidayah­Nya sehingga den­gan karu­ni­aNya Pen­gadi­lan Agama Pekan­baru bisa mewu­jud­kan cita-​citanya untk launch­ing Web­site Resmi Pen­gadi­lan Agama Pekan­baru den­gan ala­mat www​.pa​-pekan​baru​.go​.id. Kami berharap semoga den­gan adanya web­site ini bisa mem­beri dampak posi­tif di masyarakat untuk mem­berikan akses bagi para pen­cari kead­i­lan…
Cara Mudah Telusuri Perkara Den­gan diter­bitkan­nya Surat Edaran Direk­tur Jen­deral Badan Peradi­lan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 ten­tang Admin­is­trasi Pen­gadi­lan Berba­sis Teknologi Infor­masi maka peran Aplikasi Sis­tem Infor­masi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.4), selan­jut­nya dise­but seba­gai SIPP, men­jadi semakin pent­ing dan dian­dalkan untuk proses admin­is­trasi dan penye­di­aan infor­masi baik untuk pihak inter­nal, maupun pihak ekster­nal pen­gadi­lan. Pen­gun­jung dapat melakukan penelusuran data perkara (jad­wal sidang sam­pai den­gan putu­san) melalui aplikasi ini.
Pelayanan Online pada Mahkamah Agung Infor­masi pub­lik pada Mahkamah Agung RI yang dapat diak­ses secara online, seperti : Info Perkara, Direk­tori Putu­san, SIPP ( Sis­tem Infor­masi Penelusuran Perkara), SIADPA ( Sis­tem Admin­is­trasi Perkara Peradi­lan Agama), SIAD­TUN (Sis­tem Admin­is­trasi Perkara Peradi­lan Tata Usaha Negara), SIAD­MIL (Sis­tem Admin­is­trasi Perkara Peradi­lan Militer), serta sis­tem pen­gad­uan pada Bagian Pen­gawasan, sehingga masyarakat bisa mem­per­oleh infor­masi lebih baik, mudah, murah, cepat dan efisien.

Tem­plate Web­site ini meru­pakan stan­darisasi web­site untuk selu­ruh badan peradi­lan di bawah naun­gan Mahkamah Agung RI

Fokus Pengumuman

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Artikel / Makalah Hakim








_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Berita Terkini

Artikel

Tata Cara Mem­per­oleh Informasi

A. Umum
1. Prose­dur pelayanan infor­masi di pen­gadi­lan ter­diri dari :
a. Prose­dur Biasa; dan
b. Prose­dur Khusus.
2. Prose­dur Biasa digu­nakan dalam hal:
a. Per­mo­ho­nan dis­am­paikan secara tidak lang­sung, baik melalui surat atau media elek­tronik
b. Infor­masi yang dim­inta bervol­ume besar;
c. Infor­masi yang dim­inta belum terse­dia; atau
d. Infor­masi yang dim­inta adalah infor­masi yang tidak secara tegas ter­ma­suk dalam kat­e­gori infor­masi yang harus diu­mumkan atau infor­masi yang harus terse­dia setiap saat dan dapat diak­ses pub­lik atau infor­masi yang secara tegas diny­atakan seba­gai infor­masi yang raha­sia sehingga harus men­da­pat ijin dan dipu­tuskan oleh PPID.
3. Prose­dur Khusus digu­nakan dalam hal per­mo­ho­nan dia­jukan secara lang­sung dan infor­masi yang diminta :
a. Ter­ma­suk dalam kat­e­gori yang wajib diumumkan;
b. Ter­ma­suk dalam kat­e­gori infor­masi yang dapat diak­ses pub­lik dan sudah ter­catat dalam Daf­tar Infor­masi Pub­lik dan sudah terse­dia (misal: sudah diketik atau sudah diter­ima dari pihak atau pen­gadi­lan lain);
c. Tidak bervol­ume besar (jum­lah­nya tidak banyak); dan/​atau
d. Perki­raan jum­lah biaya peng­gan­daan dan waktu yang dibu­tuhkan untuk peng­gan­daan dapat dilakukan den­gan mudah;
4. Alasan per­mo­ho­nan infor­masi yang dibuat Pemo­hon tidak dapat dijadikan alasan untuk meno­lak pem­ber­ian informasi.
5. Petu­gas Infor­masi wajib mem­bantu Pemo­hon infor­masi dalam men­ga­jukan per­mo­ho­nan;
6. Khusus infor­masi untuk men­da­p­atkan fotokopi putu­san Mahkamah Agung baru dapat dim­inta sete­lah putu­san terse­but diter­ima oleh para pihak yang berperkara atau sete­lah 1 (satu) bulan sejak putu­san terse­but dikir­imkan oleh Mahkamah Agung ke Pen­gadi­lan Tingkat Per­tama dan Banding;
B. Prose­dur Biasa
Pelayanan infor­masi den­gan meng­gu­nakan prose­dur biasa dilakukan sesuai den­gan skema alur dalam gam­bar berikut:

1. Pemo­hon mengisi For­mulir Per­mo­ho­nan Infor­masi yang dise­di­akan Pen­gadi­lan dan mem­berikan sali­nan­nya kepada Pemo­hon (for­mat For­mulir Pemo­ho­nan Model A dalam Lam­pi­ran III).
2. Petu­gas Infor­masi mengisi Reg­is­ter Per­mo­ho­nan (for­mat Reg­is­ter Per­mo­ho­nan dalam Lam­pi­ran IV).
3. Petu­gas Infor­masi lang­sung meneruskan for­mulir per­mo­ho­nan kepada Penang­gung­jawab Infor­masi di unit/​satuan kerja terkait, apa­bila infor­masi yang dim­inta tidak ter­ma­suk infor­masi yang akses­nya mem­bu­tuhkan ijin dari PPID.
4. Petu­gas Infor­masi lang­sung meneruskan for­mulir per­mo­ho­nan kepada PPID apa­bila infor­masi yang dim­inta ter­ma­suk infor­masi yang akses­nya mem­bu­tuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi.
5. PPID melakukan uji kon­sekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-​Undang Keter­bukaan Infor­masi Pub­lik ter­hadap per­mo­ho­nan yang disampaikan.
6. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak mener­ima per­mo­ho­nan, PPID menyam­paikan pem­ber­i­tahuan ter­tulis kepada Petu­gas Infor­masi, dalam hal per­mo­ho­nan dito­lak (untuk meno­lak per­mo­ho­nan: for­mat Pem­ber­i­tahuan Ter­tulis Surat Kepu­tu­san PPID dalam Lam­pi­ran V).
7. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak mener­ima per­mo­ho­nan, PPID mem­inta Penang­gung­jawab Infor­masi di unit/​satuan kerja terkait untuk men­cari dan mem­perki­rakan biaya peng­gan­daan dan waktu yang diper­lukan untuk men­gan­dakan infor­masi yang dim­inta dan menuliskan­nya dalam Pem­ber­i­tahuan Ter­tulis PPID Model B dalam waktu selama-​lamanya 3 (tiga) hari kerja serta meny­er­ahkan­nya kem­bali kepada PPID untuk ditan­datan­gani, dalam hal per­mo­ho­nan diter­ima (untuk mem­berikan ijin: for­mat Pem­ber­i­tahuan Ter­tulis PPID dalam Lam­pi­ran VI).
8. Petu­gas Infor­masi menyam­paikan Pem­ber­i­tahuan Ter­tulis seba­gaimana dimak­sud butir 6 atau butir 7 kepada Pemo­hon Infor­masi selambat-​lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak pem­ber­i­tahuan diterima.
9. Petu­gas Infor­masi mem­berikan kesem­patan bagi Pemo­hon apa­bila ingin meli­hat ter­lebih dahulu infor­masi yang dim­inta, sebelum memu­tuskan untuk meng­gan­dakan atau tidak infor­masi tersebut;
10. Dalam hal Pemo­hon memu­tuskan untuk mem­per­oleh fotokopi infor­masi terse­but, Pemo­hon mem­ba­yar biaya per­ole­han infor­masi kepada Petu­gas Infor­masi dan Petu­gas Infor­masi mem­berikan tanda ter­ima (For­mat Tanda Ter­ima Biaya Peng­gan­daan Infor­masi dalam Lam­pi­ran VII).
11. Dalam hal infor­masi yang dim­inta terse­dia dalam doku­men elek­tronik (soft­copy), Petu­gas Infor­masi pada hari yang sama men­gir­imkan infor­masi terse­but ke email Pemo­hon atau meny­im­pan infor­masi terse­but ke alat peny­im­panan doku­men elek­tronik yang dise­di­akan oleh Pemo­hon tanpa memu­ngut biaya
12 Petu­gas Infor­masi meng­gan­dakan (fotokopi) infor­masi yang dim­inta dan mem­berikan infor­masi terse­but kepada Pemo­hon sesuai den­gan waktu yang ter­muat dalam Pem­ber­i­tahuan Ter­tulis atau selambat-​lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak Pemo­hon mem­ba­yar biaya per­ole­han informasi.
13 Pen­gadi­lan dapat mem­per­pan­jang waktu seba­gaimana dimak­sud butir 12 selama 1 (satu) hari kerja apa­bila diper­lukan proses pengabu­ran infor­masi dan selama 3 (tiga) hari kerja jika infor­masi yang dim­inta bervol­ume besar.
14 Untuk pen­gadi­lan di wilayah ter­tentu yang memi­liki keter­batasan untuk men­gak­ses sarana fotokopi, jangka waktu seba­gaimana dimak­sud dalam butir dapat diper­pan­jang selama pal­ing lama 3 (tiga) hari kerja
15 Sete­lah mem­berikan fotokopi infor­masi, Petu­gas Infor­masi mem­inta Pemo­hon menan­datan­gani kolom pener­i­maan infor­masi dalam Reg­is­ter Permohonan.
C. Prose­dur Khusus
Proses pelayanan infor­masi den­gan meng­gu­nakan prose­dur khusus, mengikuti skema alur dalam gam­bar berikut:

1. Pemo­hon mengisi for­mulir per­mo­ho­nan yang dise­di­akan Pen­gadi­lan (for­mat For­mulir Pemo­ho­nan Model B dalam Lam­pi­ran VIII).
2. Petu­gas Infor­masi mengisi Reg­is­ter Per­mo­ho­nan (for­mat Reg­is­ter Per­mo­ho­nan dalam Lam­pi­ran IV)
3. Petu­gas Infor­masi dibantu Penang­gung­jawab Infor­masi di unit/​satuan kerja terkait men­cari infor­masi yang dim­inta oleh Pemo­hon dan mem­perki­rakan biaya per­ole­han infor­masi dan waktu yang dibu­tuhkan untuk pengandaannya
4. Apa­bila infor­masi yang dim­inta telah terse­dia dan tidak memer­lukan ijin PPID, Petu­gas Infor­masi menuliskan keteran­gan men­ge­nai perki­raan biaya per­ole­han infor­masi dan waktu yang dibu­tuhkan untuk peng­gan­daan­nya dalam for­mulir per­mo­ho­nan yang telah diisi Pemo­hon (for­mat For­mulir Pemo­ho­nan Model B dalam Lam­pi­ran VIII)
5. Proses untuk pem­ba­yaran, penyali­nan dan peny­er­a­han sali­nan infor­masi kepada Pemo­hon dalam Prose­dur Khusus, sama den­gan yang diatur untuk Prose­dur Biasa dalam butir 10 sam­pai den­gan butir 15.
6. Petu­gas Infor­masi mem­berikan kesem­patan bagi Pemo­hon apa­bila ingin meli­hat ter­lebih dahulu infor­masi yang dim­inta, sebelum memu­tuskan untuk meng­gan­dakan atau tidak infor­masi tersebut
  • Berita Ter­baru Mahkamah Agung

    #

Sis­tem Infor­masi Penelusuran Perkara

TypographyDen­gan diter­bitkan­nya Surat Edaran Direk­tur Jen­deral Badan Peradi­lan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 ten­tang Admin­is­trasi Pen­gadi­lan Berba­sis Teknologi Infor­masi maka peran Aplikasi Sis­tem Infor­masi Penelusuran Perkara (SIPP Versi 3.1.3), selan­jut­nya dise­but seba­gai SIPP, men­jadi semakin pent­ing dan dian­dalkan untuk proses admin­is­trasi dan penye­di­aan infor­masi baik untuk pihak inter­nal pen­gadi­lan, maupun pihak ekster­nal pen­gadi­lan. Pen­gun­jung dapat melakukan penelusuran data perkara (jad­wal sidang sam­pai den­gan putu­san) melalui aplikasi ini.

Lebih Lan­jut

Pen­car­ian Per­at­u­ran Perun­dan­gan, Kebi­jakan Peradi­lan dan Yurisprudensi

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan YurisprudensiPen­car­ian cepat data Jaringan Doku­men­tasi dan Infor­masi Hukum Mahkamah Agung Repub­lik Indonesia

LPSE

TypographyLayanan Pen­gadaan Secara Elek­tronik Mahkamah Agung RI.

Kun­jungi

E-​LEARNING

TypographyE-​Learning Mahkamah Agung RI

Kun­jungi


Pelayanan Prima, Putu­san Berkualitas

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech